Pembanguan merupakan proses yang tanpa henti, begitu pula dengan pembanguanan masyarakat desa, maka sangat diperlukan kejelian dan kepekaan untuk menemukenali kelemahan-kelemahan dan masalah-masalah yang muncul dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan. Ada sejumlah faktor yang membantu tercapainya keberhasilan pembangunan, yaitu: (1) adanya perencanaan yang realistis disesuaikan dengan kondisi sosial dan nasional, (2) adanya kesungguhan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan apa yang direncanakan, (3) Adanya kepemimpinan yang konsekwen dan konsisten mengelola upaya pembangunan dari satu tahap ke tahap berikutnya sesuai dengan rencana. Beberapa permasalahan yang menghambat tidak terpenuhinya aspek-aspek tersebut adalah:
1. Permasalahan dalam perencanaan.
Seringkali dalam proses perencanaan pembangunan, tidak menghasilkan sebuah perencanaan yang baik, atau perencanaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembanguanan masyarakat. Ini disebabkan krena belum memadainya kemampuan masyarakat pada umumnya dan aparat setempat pada khususnya dalam merencanakan pembangunan di daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat dan kelompok-kelompok atau paguyuban tertentu ingin memajukan desa melalui bidang budaya, di desa saya misal, para pemuda kerap kali ingin mendirikan sebuah paguyuban kuda lumping, namun karena perencanaan yang kurang maka dalam prosesnya menemui banyak kendala seperti kurangnya perencanaan dalam promosi, pengusulan bantuan kepada pemerintah, dan lain-lain, mereka hanya sepontanitas, istilahnya hanya “ayo-ayo” saja, tanpa melalui perencanaan yang matang. Padahal sebenarnya jika direncanakan dengan baik potensi yang ada akan berkembang.
Oleh karena itu, dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat desa haruslah ditangani oleh orang yang berkompeten, baik dalam penguasaan lapangan maupun perenaaan, selain itu perlu adanya dampingan dari pemerintah dalam perencanaan pembangunan masyarakat di desa.
2. Permasalahan dalam pelaksanaan.
Dalam proses pelaksanaan pembangunan masyarakat desa, banyak permasalahan yang kadang muncul. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya mengganggu pembangunan yang semula telah direncanakan dengan baik, sehingga tujuan dari pembangunan tidak tercapai. Ada berbagai masalah dalam pelaksanaan pembangunan, diantaranya yaitu, ekonomi, lingkunagn fisik geografis, kebudayaan, SDM, dan Sosial. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa, seringkali faktor geografis menjadi permasalahan, misal dalam pembuatan jalan di wilayah pegunungan, kadang kondisi relief dan struktur tanah disana tidak diperhitungkan sehingga menimbulkan permasalahan seperti peralatan yang tidak mampu berkerja di wilayah tersebut dan lain-lain.
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses pelaksanaan pembangunan masyarakat pedesaan maka perlu adanaya tenaga-tenaga yang berkompeten dan cekatan dalam pelasanaan, selai itu perlu juga peralatan yang siap di kondisi apapun, sehingga permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembanguanan msyarakat desa dapat diatasi dengan baik.
3. Kendala Koordinasi
Pembangunan daerah merupakan proses pembangunan lintas sektoral yang mengikutsertakan bermacam aspek kehidupan. Pembangunan daerah khususnya pembangunan perdesaan merupakan wewenang penguasa daerah yang didukung oleh aparat dari depertemen teknis dan dibantu koordinasinya oleh Bappeda. Departemen teknis yang mempunyai hubungan struktural secara vertikal pada umumnya mempunyai program yang digariskan dari pusat. Hal ini yang sering kali menjadi penyebab terjadinya ketidak sesuaian perencanaan di tingkat daerah oleh karena keadaan daerah setempat, kondisi lahan dan keadaan sosial ekonomi masyarakatnya yang berbeda dari perkiraan tingkat pusat. Peran koordinasi menjadi semakin penting dalam menjabarkan pembangunan yang direncanakan dari tingkat atas agar dapat dijabarkan di tingkat daerah tanpa mengganggu arah pembangunan nasional tetapi tetap mencapai sasaran mewujudkan kesejahteraan rakyat. Misalnya di suatu desa yang akan dilakukan pengembangan ekonomi di bidang pertanian yaitu dengan dilakukan peningkatan penggunahan lahan untuk kegiatan pertanian padi. Akan tetapi daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki air yang minim sehingga lebih cocok untuk kegiatan ladang. Hal ini terjadi karena kurang koordinasinya dari berbagai pihak sehingga terjadi kesalahan sasaran. Kendala koordinasi seperti ini yang dapat menghambat pembangunan suatu desa.
Oleh karena itu peran koordinasi perlu ditingkatkan yaitu dengan cara setiap anggota masyarakat dan aparat pembangunan mempunyai persepsi yang sama dalam mewujudkan arah pembangunan. Perlu dipersiapkan aparat perencana pembangunan sehingga mampu mengantisipasi setiap perubahan yang datang baik dari keinginan masyarakat dan selaras dengan arah pembangunan nasional. Dalam upaya memperlancar aspek koordinasi, maka aparat perencana pembangunan perlu dipersiapkan untuk lebih memahami aspek sosial ekonomi yang bersifat lintas sektoral dan multidimensi. Sehingga tidak terjadi salah koordinasi dan salah sasaran dalam perencanaan pembangunan di suatu desa.
4. Kendala Monitoring dan Evaluasi
Seringkali aspek monitoring dan evaluasi terhadap suatu program terabaikan baik ketika program tersebut tengah dilaksanakan maupun ketika suatu program itu telah selesai dilaksanakan. Pengabaian terhadap fungsi ini berakibat pada tidak terarahnya program karena terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau tidak langgengnya hasil-hasil positif yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu program. Kalaupun telah dilaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi seringkali digunakan sebagai penilaian adalah jumlah dana yang dicairkan. Sedangkan kesesuaian hasil program dengan tujuan program yang merupakan hakekat dari fungsi ini, kurang mendapatkan perhatian. Dengan demikian evaluasi penggunaan dana sekaligus pertimbangan tentang perbandingan manfaat dan biaya relatif terabaikan. Misalnya dalam pembangunan jalan di desa yang membutuhkan dana yang cukup besar. Ketika kegiatan pembangunan jalan tersebut kurang monitoring maka akan menimbulkan penyelewengan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyelewengan tersebut bukan hanya pada dana dari pembangunan tersebut tetapi juga dapat terjdi dari proses pembangunan jalan tersebut. Jika terjadi penyelewengan seperti itu kegiatan pembangunan pun akan terhambat dan tidak dapat berjalan maksimal. Oleh karena itu monitoring dan evaluasi perlu diperketat agar tidak menghambat kegiatan pembangunan desa.
Alokasi dana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada hakikatnya ditujukan untuk secara langsung meningkatkan produksi dan secara tidak langsung menciptakan prasarana yang mampu mendorong peningkatan produksi. Dengan peningkatan pengawasan dan evaluasi dari berbagai pihak sehingga kegiatan pembanguan dapat berjalan sesuai dengan semestinya dan tidak terjadi penyelewengan dari pihak-pihak tertentu. Kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan mampu menggerakkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat berarti kegiatan pembangunan masyarakat desa berjalan dengan baik.
