Politik Pintu Terbuka

Politikus liberal yang saat itu berkuasa di Belanda tidak setuju dengan Tanam Paksa di Jawa dan ingin membantu penduduk Jawa sambil sekaligus mengambil keuntungan ekonomi dari tanah jajahan dengan mengizinkan berdirinya sejumlah perusahaan swasta.

Sistem tanam paksa yang kejam ini, setelah mendapat protes keras dari berbagai kalangan di Belanda, akhirnya dihapus pada tahun 1870, meskipun untuk tanaman kopi di luar Jawa masih terus berlangsung sampai 1915. Program yang dijalankan untuk menggantinya adalah sistem sewa tanah dalam UU Agraria 1870.

Pada tahun 1860-an politik batig slot (mencari keuntungan besar) mendapat pertentangan dari golongan liberalis dan humanitaris. Kaum liberal dan kapital memperoleh kemenangan di parlemen. Terhadap tanah jajahan (Hindia  Belanda), kaum liberal berusaha memperbaiki  taraf kehidupan  rakyat Indonesia. Maka tahun 1870 dikeluarkan  Undang-Undang Agraria.

Pokok-pokok UU Agraria tahun 1870 berisi:

1)    pribumi diberi hak memiliki tanah dan menyewakannya kepada pengusaha swasta

2)    pengusaha dapat menyewa tanah dari gubernemen dalam jangka waktu 75 tahun

Tujuan dikeluarkannya UU Agraria 1870

1.    Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing (tidak dijual).

2.    Memberi kesempatan kepada swasta asing (Belanda) untuk membuka usaha dalam bidang perkebunan di Indonesia

3.    Memberi peluang kepada pemodal asing (seperti dari Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, Cina, dll) untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia.

4.    Membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan.

UU Agraria tahun 1870 mendorong pelaksanaan politik  pintu terbuka yaitu membuka Jawa bagi perusahaan swasta. Kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin. Pemerintah kolonial hanya memberi kebebasan para pengusaha untuk menyewa tanah, bukan untuk membelinya. Hal ini dimaksudkan agar tanah penduduk tidak jatuh ke tangan asing.

Pemerintah Belanda juga mengeluarkan Undang-Undang  Gula (Suiker Wet) tahun 1870. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pengusaha perkebunan gula.

Isi dari UU Gula:

1)    perusahaan-perusahaan gula milik  pemerintah akan dihapus secara bertahap, dan

2)    pada tahun 1891 semua perusahaan gula milik  pemerintah harus sudah diambil alih oleh swasta.

Dengan adanya UU Agraria dan UU Gula tahun 1870, banyak swasta asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, baik dalam usaha perkebunan maupun pertambangan.

Berikut ini beberapa perkebunan asing yang muncul.

1)    Perkebunan tembakau di Deli, Sumatra Utara.

2)    Perkebunan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

3)    Perkebunan kina di Jawa Barat.

4)    Perkebunan karet di Sumatra Timur.

5)    Perkebunan kelapa sawit di Sumatra Utara.

6)    Perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatra Utara.

Politik pintu terbuka yang diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat, justru membuat rakyat semakin menderita. Eksploitasi terhadap sumber-sumber pertanian maupun tenaga manusia semakin hebat. Rakyat semakin menderita dan sengsara.

Adanya UU Agraria memberikan pengaruh bagi kehidupan rakyat, seperti berikut.

1)    Dibangunnya fasilitas perhubungan dan irigasi pada perkebunan.

2)    Rakyat menderita dan miskin.

3)    Rakyat mengenal sistem upah dengan uang, juga mengenal barang-barang ekspor dan impor.

4)    Timbul  pedagang perantara. Pedagang-pedagang tersebut pergi ke daerah pedalaman, mengumpulkan  hasil pertanian dan menjualnya kepada grosir.

5)    Industri  atau usaha pribumi  mati karena pekerja-pekerjanya banyak yang pindah bekerja di perkebunan dan pabrik-pabrik asing.

Dampak dikeluarkannya UU Agraria dan UU Gula antara lain perkebunan diperluas, baik di Jawa maupun diluar pulau Jawa. seperti di Sumatera.