KUMPULAN PERMENDIKNAS

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

1.    PERMENDIKNAS NO 22 THN 2006

       TENTANG

       STANDAR ISI  UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

2.    PERMENDIKNAS NO 23 THN 2006

       TENTANG

       SKL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

3.    PERMENDIKNAS NO 24 THN 2006_ NO 6 TAHUN 2007

       TENTANG

       PELAKSANAAN

       PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR  22 TAHUN 2006 dan NOMOR 23 TAHUN 2006 

4.    PERMENDIKNAS NO.12,13,16,18 Thn 2007

       TENTANGSERTIFIKASI BAGI GURU

5.    PERMENDIKNAS No 14 Tahun 2007

       TENTANG

       STANDAR ISI UNTUK PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B, DAN PROGRAM PAKET C

6.    PERMENDIKNAS NO 19 THN 2007

       TENTANG

       STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

7.    PERMENDIKNAS NO. 20 THN 2007

       TENTANGSTANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

8.    PERMENDIKNAS NO 24 THN 2007

       TENTANGSTANDAR SARANA DAN PRASARANA

9.    PERMENDIKNAS NO. 40 TAHUN 2007

       TENTANGSERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN

10.   PERMENDIKNAS NO. 2 Tahun 2008

       TENTANG

       BUKU

11. PERMENDIKNAS NO 41 TAHUN 2007 STANDAR PROSES

     TENTANG

       STANDAR PROSES

12.   SK BSNP NO. 1060 TAHUN 2008

       TENTANG

       POS UJIAN SEKOLAH

12.   SK BSNP NO. 1060 TAHUN 2008 TENTANG POS US

       TENTANG

       STANDAR PROSES PENDIDIKAN KESETARAAN

14.   PERMENDIKNAS NO. 4 TAHUN 2008 KALENDER

       TENTANG

       KALENDER PERHELATAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2008

15.   PERMENDIKNAS NO. 5 TAHUN 2008 TENTANG US

       TENTANG

       UJIAN SEKOLAH/MADRASAH

17.   STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR SMA-MA

18.   STANDAR DAN KOMPETENSI DASAR

Baca Selengkapnya »

Kurikulum 2013 untuk SD, SMP, SMA dan SMK

Pelaksanaan penerapan Kurikulum 2013 SD, SMP, SMA dan SMK akan dimulai awal tahun ajaran 2013/2014, demikian banyak dibertakan diberbagai media.

Secara teknis, akan dilakukan bertahap. Awal pelaksanaan Kurikulum 2013 tersebut diprioritas kepada siswa  (kelas,IV - SD), (kelas VII - SMP), dan (kelas X - SMA-SMK), guru yang mengajar di kelas tersebut akan mendapat pelatihan.

Pengembangan Kurikulum 2013 dilakukan dalam empat tahap, sebagaimana dikutif dari situs Kemendiknas http://kurikulum2013.kemdikbud.go.id yaitu:

1.    Tahap pertama, penyusunan kurikulum di lingkungan internal Kemdikbud dengan melibatkan sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu dan praktisi pendidikan.

2.    Tahap kedua, pemaparan desain Kurikulum 2013 di depan Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pendidikan yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2012 serta di depan Komisi X DPR RI pada tanggal 22 Nopember 2012.

3.    Tahap ketiga, pelaksanaan uji publik guna mendapatkan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat.

4.    Tahap keempat, dilakukan penyempurnaan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Kurikulum 2013.

Pada Kurikulum 2013 tampak adanya perubahan jumlah jam belajar dan jumlah mata pelajarn baik pada jenjang SD  SMP  SMA  dan SMK

Kepada masyarakat diminta untuk dapat turut mengapresiasi memberi masukan-masukan sehubungan dengan akan dilaksanakannya penerapan Kurikulum 2013  SD, SMP, SMA dan SMK ini.

Download Bahan Uji Publik Kurikulum 2013
KLIK DI SINI

Download Bahan Uji Publik Kurikulum 2013
KLIK DI SINI

Baca Selengkapnya »

Batas Usia Pensiun PNS

Sejak beberapa waktu lalu muncul issu tentang pensiun, hingga kini gaungnya masih hangat terasa terutama mengenai :

Ø  Dana Pensiun Dini

Ø  Uang Pesangon Pensiun

Ø  Tunjangan Pensiun

Ø  Pengajuan Pensiun Dini

Ø  Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Ø  Peraturan Pensiun

Ø  Program Pensiuan

Ø  Menghadapi Pensiun

Dari beberapa sumber menyebutkan pengertian pensiun adalah sbb:

Pensiun ialah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usia, diberhentikan, atau atas permintaan sendiri. Seseorang yang pensiun biasa mendapat uang pensiun atau pesangon. Jika mendapat pensiun, maka ia tetap mendapatkan semacam dana pensiun sampai meninggal dunia. (wikipedia)

Pénsiun ialah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai. Tujangan Pensiunialah uang yg diterima tiap-tiap bulan oleh karyawan sesudah ia berhenti bekerja atau oleh istri (suami) dan anak-anaknya yg belum dewasa kalau ia meninggal dunia. Pensiun Dini ialah dini pensiun sebelum waktunya. (kbbi)

Kapan sieh saat-nya pensiun ??
Di bawah ini merupakan tabel batas usia pensiun pegawai negeri sipil

No.	Nama Jabatan	Batas Usia Pensiun	Dasar Hukum	Keterangan
1.	DOSEN	65  Tahun	UU no.14 Tahun 2005	Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2005
2.	GURU BESAR	70  Tahun	UU no.12 Tahun 2012	Berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2012
3.	GURU BESAR EMERITUS	75  Tahun	Permendiknas  09 Tahun 2008	Berlaku sejak tanggal  03 April 2008
4	GURU	60  Tahun	UU no.14 Tahun 2005	Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2005
5	Wakil Menteri	62 Tahun	PP no. 44 Tahun 2011	Berlaku sejak tanggal 30 November 2011
6.	Auditor dalam Jenjang Madya dan Jenjang Utama,	60  Tahun	Perpers no.41 Tahun 2012	Berlaku sejak tanggal 12 April 2012
7.	Arsiparis dalam Jenjang Madya dan Jenjang Utama	60  Tahun	Perpres no.42 Tahun 2012	Berlaku sejak tanggal 12 April 2012
8.	Pemeriksa dalam Jenjang Madya dan Jenjang Utama	60  Tahun	Perpres no.52 Tahun 2012	Berlaku sejak tanggal 02 Mei 2012
9.	ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama,	62  Tahun	UU no.3 Tahun 2006	Berlaku sejak tanggal 30 Maret 2006
10	ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama;	65  Tahun	UU no.3 Tahun 2006	Berlaku sejak tanggal 30 Maret 2006
11	Jaksa	62 Tahun	UU no.16 Tahun 2004	Berlaku sejak tanggal 26 Juli 2004
12	Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Dan Penyuluh Kehutanan	60  Tahun	Perpres no.55 tahun 2010	Berlaku sejak tanggal  27 Agustus 2010
13	Penilik	60  Tahun	Perpres no.63 tahun 2010	Berlaku sejak tanggal  20 OKtober 2010
14	Sandiman jenjang Madya	60  Tahun	Perpres no.16 tahun 2009	Berlaku sejak tanggal 22 April 2009
15	Perencana jenjang Madya dan jenjang Utama	60  Tahun	Perpres no.17 tahun 2009	Berlaku sejak tanggal 28 April 2009
16	Dokter Pendidik Klinis jenjang Pertama dan Jenjang Muda	60  Tahun	Perpres no.24 tahun 2009	Berlaku sejak tanggal 08 Juni 2009
17	Dokter Pendidik Klinis jenjang Madya dan jenjang Utama	65  Tahun	Perpres no.24 tahun 2009	Berlaku sejak tanggal 08 Juni 2009
18	Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian	65  Tahun	PP no.44 Tahun 2011	Berlaku sejak tanggal 30 November 2011
19	Eselon I dalam jabatan Sruktural	60  Tahun	PP no.44 Tahun 2011	Berlaku sejak tanggal 30 November 2011
20	Eselon II dalam jabatan Sruktural	60  Tahun	PP no.44 Tahun 2011	Berlaku sejak tanggal 30 November 2011
21	Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri	60  Tahun	PP no.44 Tahun 2011	Berlaku sejak tanggal 30 November 2011
22	Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat;	60  Tahun	PP no.44 Tahun 2011	Berlaku sejak tanggal 30 November 2011
23	Eselon I dalam Jabatan Tertentu yang Sangat dibutuhkan Organisasinya	62  Tahun	PP no.44 Tahun 2011	Berlaku sejak tanggal 30 November 2011
24	Hakim pada Mahkamah Pelayaran	58  Tahun	PP no.44 Tahun 2011	Berlaku sejak tanggal 30 November 2011
25	Penyelidik Bumi Utama dan Penyelidik Bumi Madya	60  Tahun	Perpres no.06 tahun 2007	Berlaku sejak tanggal 31 Januari 2007
26	Agen Madya, Agen Madya Tingkat I, Agen Madya Tingkat II dan Agen Utama Madya	60  Tahun	Keppres no.10 tahun 1996	Berlaku sejak tanggal 07 Februari 1996
27	Pemeriksa Bea dan Cukai Muda, Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, Pemerikas Bea dan Cukai Utama Pratama, Pemeriksa Bea dan Cukai Utama Muda	60  Tahun	Keppres no.30 tahun 1995	Berlaku sejak tanggal 19 Mei 1995
28	Pamong Belajar Pratama, Pamong Belajar Muda, Pamong Belajar Madya, Pamong Belajar Utama Pratama, Pamong Belajar Utama Muda	60  Tahun	Keppres no.49 tahun 1995	Berlaku sejak tanggal 12 Juli 1995
29	Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri	60 Tahun	UU no.2 Tahun 1986	Berlaku sejak tanggal 08 Maret 1986Tidak berlaku lagi angka 3 huruf c, ayat (2) pasal 4 PP no. 32 Tahun 1979
30	Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi	63  Tahun	UU no.2 Tahun 1986	Berlaku sejak tanggal 08 Maret 1986Tidak berlaku lagi angka 2 huruf c, ayat (2) pasal 4 PP no. 32 Tahun 1979
31	Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung	65  Tahun	UU no.14 Tahun 1985	Berlaku sejak tanggal 30 Desember 1985Tidak berlaku lagi angka 1 huruf b, ayat (2) pasal 4 PP no. 32 tahun 1979
32	Kepala Kelurahan	60  Tahun	UU no.05 Tahun 1979SE Ka BKN No. 02/SE/1987	Berlaku sejak tanggal 01 Desember 1979
33	Widyaiswara Utama, Widyaiswara Utama Madya	65  Tahun	Keppres no.63 Tahun 1986	Berlaku sejak tanggal 10 Desember 1986
34	Widyaiswara Utama Muda; Widyaiswara Utama Pratama; Widyaiswara Madya; Widyaiswara Muda;  Widyaiswara Pratama; Penyuluh Pertanian Utama Muda;  Penyuluh Pertanian Utama Pratama; Penyuluh Pertanian Madya; Penyuluh Pertanian Muda; Penyuluh Pertanian Pratama.	60  Tahun	Keppres no.63 Tahun 1986	Berlaku sejak tanggal 10 Desember 1986
35	Ajun Widyaiswara, Ajun Widyaiswara Madya, AJun Widyaiswara Muda, AsistenWidyaiswara, Asisten Widyaiswara Madya, dan Asisten Widyaiswara Muda	56  Tahun	Keppres no.63 Tahun 1986	Berlaku sejak tanggal 10 Desember 1986
36	Ajun Penyuluh Pertanian, Ajun Penyuluh Pertanian Madya, Ajun Penyuluh Pertanian Muda, Asisten Penyuluh Pertanian, Asisten Penyuluh Pertanian Madya, dan Asisten Penyuluh Pertanian Muda	56  Tahun	Keppres no.63 Tahun 1986	Berlaku sejak tanggal 10 Desember 1986
37	Ahli Perekayasa Madya, Ahli Perekayasa Utama, Ahli Perekayasa Muda	65  Tahun	Keppres no.39 Tahun 1996	Berlaku sejak tanggal 24 Mei 1996
38	Perekayasa Muda; Perekayasa Madya	60  Tahun	Keppres no.39 Tahun 1996	Berlaku sejak tanggal 24 Mei 1996
39	Pustakawan Utama,	65  Tahun	Keppres no. 102 Tahun 2003	Berlaku sejak tanggal  17 Desember 2003
40	Pustakawan Madya; Pustakawan Muda;  Pustakawan Penyelia	60  Tahun	Keppres no. 102 Tahun 2003	Berlaku sejak tanggal  17 Desember 2003
41	Jaksa Agung	60  Tahun	PP no.32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.65 tahun 2008)
42	Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara	60  Tahun	PP no.32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.65 tahun 2008)
43	Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen	60  Tahun	PP no.32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.65 tahun 2008)
44	Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Departemen	60  Tahun	PP no.32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.65 tahun 2008)
45	Eselon I dalam jabatan struktural yang tidak termasuk di 40-42	60  Tahun	PP no.32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.44 tahun 2011)
46	Eselon II dalam jabatan struktural	60  Tahun	PP no.32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.44 tahun 2011)
47	Dokter yang ditugaskan secara penuh pada Lembaga Kedokteran Negeri sesuai dengan profesinya	60  Tahun	PP no.32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.44 tahun 2011)
48	Ahli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian	65  Tahun	PP no.32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.44 tahun 2011)
49	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Muda; Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Madya; Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Utama Pratama; Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Utama Muda	60  Tahun	Keppres no.29 tahun 1995	Berlaku sejak tanggal 19 Mei 1995
50	Teknisi Pemeriksa Pajak Muda, dan Teknisi Pemeriksa Pajak Madya;Ahli Pemeriksa Pajak Muda, Ahli Pemeriksa Pajak Madya, Ahli Pemeriksa Pajak Utama Pratama, Ahli Pemeriksa Pajak Utama Muda, Ahli Pemeriksa Pajak Utama Madya, dan Ahli Pemeriksa Pajak Utama	60  Tahun	Keppres no.28 tahun 1995	Berlaku sejak 19 Mei 1995
51	PNS pada umumnya	56  Tahun	PP no.32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979

Sumber : http://www.kopertis12.or.id/

Baca Selengkapnya »